Pengusaha Ragukan Kenaikan PPN 12% Beri Dampak Positif

Jakarta, Mediarilisnusantara.Com – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku mulai awal tahun depan masih menjadi perdebatan hangat di kalangan pengusaha. Meski pemerintah menargetkan kenaikan ini akan mendongkrak pendapatan negara, sejumlah pengusaha justru meragukan dampak positifnya.

Seperti dilansir Liputan6.com, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Simanjorang Simanjorang, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya dampak positif yang signifikan dari kebijakan tersebut. Simanjorang khawatir kenaikan PPN justru akan membebani pengusaha dan mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Baca juga Prabowo Resmi Naikkan Gaji Guru Mulai 2025




“Kami masih wait and see terkait dampak kenaikan PPN ini. Yang jelas, kenaikan biaya produksi akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha,” ujar Simanjorang.

Senada dengan Simanjorang, sejumlah pengusaha lainnya juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Mereka berpendapat bahwa kenaikan PPN akan berdampak pada harga jual produk, yang pada akhirnya akan membebani konsumen. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Kenaikan PPN ini akan menjadi boomerang bagi pemerintah. Jika daya beli masyarakat menurun, maka pendapatan negara dari sektor pajak juga akan berkurang,” kata seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya.



Pemerintah sendiri optimis bahwa kenaikan PPN akan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan negara. Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa kebijakan ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah lain untuk meredam dampak negatifnya terhadap perekonomian.

Baca juga Kenaikan PPN 12%: Apa Alasannya?



“Kenaikan PPN harus dibarengi dengan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada pengusaha untuk mendorong investasi,” kata seorang ekonom.

Perdebatan mengenai dampak kenaikan PPN ini masih akan terus berlanjut. Pemerintah dan pengusaha perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha.

Sumber: liputan 6



(Ken)