Jakarta, mediarilisnusantara.com – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) turut buka suara mengenai Indonesia yang mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut.
Menurut Wakil Presiden Direktur PT TMMIN Bob Azam, deflasi mencerminkan perubahan dalam daya beli masyarakat yang bisa disebabkan oleh dua faktor.
Dua faktor itu adalah kelebihan pasokan barang dan lemahnya permintaan. Saat ini, ia menilai faktor yang berpengaruh adalah lemahnya daya beli masyarakat.
Baca Juga: Menghadapi Kenaikan PPN: Alternatif Inovasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara
“Rasanya supply barang sih enggak lah. Itu soal daya beli, pasti permintaan yang melemah,” kata Bob Azam kepada wartawan di kawasan BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (9/10/2024).
Hal ini karena daya beli yang lebih rendah menghambat pertumbuhan pasar dan membuat investasi lebih sulit diakses.
Ia mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan daya beli, seperti menahan diri untuk tidak menaikkan pajak.
Baca Juga: Penundaan IPO Inalum: Realisasi Baru Diperkirakan Pada 2026-2027
“Nah untuk tumbuh ini perlu daya beli. Daya belinya harus didorong ya. Pemerintah harus menahan diri lah untuk (tidak) menaikkan pajak,” ucap Bob Azam.
“Bahkan, negara lain sudah mulai menurunkan interest rate-nya. Kita walaupun interest rate turun, tetapi enggak cukup mendorong. Nah itu yang kita rasa perlu dilakukan (untuk) mengembalikan daya beli,” lanjutnya.
Bob Azam juga menyoroti situasi perekonomian di daerah berpendapatan rendah.
Baca Juga: Tarif Anti-Dumping Brendi: China Balas Dendam Kepada Uni Eropa
Ia mengungkap adanya peningkatan rasio Non-Performing Loans (NPL), yang mencerminkan kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan.
“Ini juga mencerminkan bagaimana ekonomi di bawah. Jadi harus segera diperbaiki ekonomi di bawah. Kalau enggak, demand enggak tumbuh, industri akan terpuruk lebih dalam lagi,” jelas Bob Azam.
Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang mengalami kontraksi turut menjadi perhatiannya. Dia menilai penting adanya sebuah kebijakan yang tepat untuk mendukung industri.
(Tea)